Selasa, 3 Januari 2017
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, capaian program satu juta rumah yang dicanang Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga 30 Desember 2016 mencapai 805.169 unit rumah. Dari target tersebut, sebanyak 700.000 rumah diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus, mengatakan hambatan pembangunan rumah MBR di tahun ini masih berkutat pada perizinan yang panjang, khususnya izin dari Pemda.
"Sekarang yang dihadapi adalah kekurangan dari sisi suplai dari pengembang. Banyak berkaitan dengan Pemda dan kedua perizinan, sekarang membangun rumah subsidi diperlukan 33 tahapan izin, dengan jumlah hari 700-960 hari, suatu waktu yang sangat lama dan proses yang kompleks," kata Maurin di kantor PUPR, Jakarta, Jumat (30/12/2016).
Menurut Maurin, hambatan tersebut akan segera teratasi setelah Peraturan Pemerintah (PP) yang memangkas perizinan keluar. Regulasi baru yang akan keluar tersebut merupakan tindak lanjut dari Paket Ekonomi jilid XIII, di mana sebanyak 33 izin dan tahapan, dipangkas menjadi 11 izin dan rekomendasi. Serta waktu izin yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari, dapat dipercepat menjadi 44 hari.
"Sudah dicanangkan di paket kebijakan menjadi 11 izin dan 44 hari. Dengan kebijakan ini tentu akan mendorong dari sisi suplai. Ada beberapa kabupaten/kota yang sudah memberikan izin dengan proses cepat dan biaya nol, misalnya Pemkot Jambi, itu berdampak positif pada penyediaan rumah," jelas Maurin.
Seperti diketahui, pembangunan satu juta rumah tahun ini sebesar 805.169 unit yang meliputi rumah MBR mencapai 569.382 unit rumah. Sementara untuk hunian non MBR telah terbangun 235.787 unit rumah. Realisasi satu juta rumah tahun ini naik dari tahun lalu yang capaiannya hanya 699.770 unit.
Selasa, 3 Januari 2017
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, capaian program satu juta rumah yang dicanang Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga 30 Desember 2016 mencapai 805.169 unit rumah. Dari target tersebut, sebanyak 700.000 rumah diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus, mengatakan hambatan pembangunan rumah MBR di tahun ini masih berkutat pada perizinan yang panjang, khususnya izin dari Pemda.
"Sekarang yang dihadapi adalah kekurangan dari sisi suplai dari pengembang. Banyak berkaitan dengan Pemda dan kedua perizinan, sekarang membangun rumah subsidi diperlukan 33 tahapan izin, dengan jumlah hari 700-960 hari, suatu waktu yang sangat lama dan proses yang kompleks," kata Maurin di kantor PUPR, Jakarta, Jumat (30/12/2016).
Menurut Maurin, hambatan tersebut akan segera teratasi setelah Peraturan Pemerintah (PP) yang memangkas perizinan keluar. Regulasi baru yang akan keluar tersebut merupakan tindak lanjut dari Paket Ekonomi jilid XIII, di mana sebanyak 33 izin dan tahapan, dipangkas menjadi 11 izin dan rekomendasi. Serta waktu izin yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari, dapat dipercepat menjadi 44 hari.
"Sudah dicanangkan di paket kebijakan menjadi 11 izin dan 44 hari. Dengan kebijakan ini tentu akan mendorong dari sisi suplai. Ada beberapa kabupaten/kota yang sudah memberikan izin dengan proses cepat dan biaya nol, misalnya Pemkot Jambi, itu berdampak positif pada penyediaan rumah," jelas Maurin.
Seperti diketahui, pembangunan satu juta rumah tahun ini sebesar 805.169 unit yang meliputi rumah MBR mencapai 569.382 unit rumah. Sementara untuk hunian non MBR telah terbangun 235.787 unit rumah. Realisasi satu juta rumah tahun ini naik dari tahun lalu yang capaiannya hanya 699.770 unit.
